TERNATE – Sebanyak 13 tenaga kerja asal Jawa Tengah yang bekerja untuk PT Hutama Karya (HK) dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Toniku, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, terlantar di Kota Ternate.
Sahmat, mengaku telah berada di Ternate selama empat hari tanpa tempat tinggal. Mereka sementara bertahan di kawasan Landmark Ternate, Selasa (11/8/2026), sembari menunggu keberangkatan kembali ke kampung halaman.
para pekerja mengaku pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan belum membayarkan upah terakhir mereka.
Menurut pengakuan Sahmat, persoalan bermula ketika mereka memprotes pihak perusahaan yang dinilai tidak menepati kesepakatan terkait pemberian kasbon sebesar Rp500 ribu kepada setiap pekerja.
Kasbon tersebut, katanya, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama bekerja di Maluku Utara serta sebagian dikirim kepada keluarga di Jawa Tengah.
“Janjinya kalau dari kampung ke sini (datang kerja) dapat Rp500.000, tidak dikasih. Rp500.000 itu kasbon kita untuk ditinggalkan di kampung, sama kebutuhan kita di sini, makan dan lain-lain,” ujar salah satu pekerja.
Setelah aksi protes tersebut, para pekerja mengaku mulai disisihkan dari proyek dan tidak lagi mendapatkan jatah pekerjaan.
“Karena tanggal 6 itu, yang demo di-blacklist. Katanya yang demo tidak boleh kerja lagi dan secara tidak langsung pemutusan kerja sepihak. Daripada kita nganggur lama, kita memilih kembali ke Jawa,” ungkapnya.
Merasa telah diberhentikan secara sepihak, para pekerja kemudian meminta perusahaan segera membayarkan sisa upah mereka yang belum diterima.
Mereka mengaku masih memiliki upah yang belum dibayarkan selama tiga hingga empat hari kerja, dengan besaran upah Rp150 ribu per hari.
“Ada upah kita juga belum dibayar PT HK. Ada yang tiga dan empat hari, dengan besaran satu hari Rp150.000,” jelasnya.
Hingga Senin malam, para pekerja mengaku masih terlantar di Ternate sambil menunggu keberangkatan menuju kampung halaman. Mereka berharap perusahaan segera menyelesaikan persoalan upah yang belum dibayarkan serta memfasilitasi kepulangan mereka.
Sementara itu, pihak PT Hutama Karya belum memberikan tanggapan terkait pengakuan para pekerja tersebut, meski telah dihubungi. (ji)
