Demo Proyek Jaringan Air Bersih Desa Limbo Nyaris Ricuh

Demi
Masa nyaris ricuh dengan pegawai Baalai BPPW Malut, (Foto Istimewah)

IDETIMUR — Gerakan Pemuda Marhaen Maluku Utara, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Kementrian PUPR, Senin (13/6/2022).

Aksi mas yang digelar di depan kantor Kantor Balai itu berlansung panas, dimana masa yang ingin menemui Kepala Balai tidak diberikan kesempata sehingga aksi adu mulut pun terjadi dengan pegawai Balai.

Masa kemudian melanjukan aksi mereka di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dimana masa mendesak Kejaksaan segera menindak lanjuti laporan yang telah mereka sampaik secara resmi untuk mengusut proyek air bersih jaringan pipa bawah laut yang dinilai gagal.

Air bersih
Jaringan air bersih pipa bawah laut desa Limbo (Foto: idetimur.com)

 

“Kami mendesak kepada Balai untuk segera melakukan perbaikan terhadap proyek air bersih yang mengalir ke desa Limbo. Terkait di Kejaksaan Tinggi Hari ini, kami mendesak Kejaksaan Tinggi untuk segera di tindak lanjuti untuk serega memanggil pihak PPK ny, Rekanan Maupun Kepala Balai untuk segera dimuntai keterangan terkait dengan proyek yang hemat kami, proyek gagal itu,” jelas Sartono.

Baca Juga: Proyek Gagal Balai Prasarana Permukiman, Puluhan Miliar Habis Percuma

Sementara proyek yang melibatkan tenaga kerja lokal setempat juga mengeluh lantara upah sejumlah kelompok kerja selama pemadangan pipa bawah laut belum di bayar, dengan nilai sebesar Rp.145 Juta.

“Masalah upah kerja di pemasangan pemberat tahun lalu itu, kita punya sisa upah kerja dari Rp.7 Juta lebih tapi kita ini satu kelompk dengan jumlah anggotanya itu 7 orang. Cuma kita menunggu-menunggu sampai detik ini juga belum di bayar. Kemudian air juga sementara kita kerja ini kan tidak dinikmati, seandainya air itu dia jalan walaupun upah kerja tidak dibayarkan tidak apa-apa,” jelas Rahman, warga desa Limbo.

Untuk diketahui, proyek air bersih jaringan pipa bawah laut desa Limbo, Kabupaten Pulau Taliabu menelan anggaran sebesar 40 Miliar di tahun 2019. Namun hingga saat ini proyek tersebut sudah tidak dapat dinikmati dan warga terpaksa kembali mengambil air bersih ke pulau Taliabu.

(Red)