PATANI – Warga penerima bantuan progam perbaikan rumah di Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, mengeluhkan kualitas pengerjaan rumah bantuan yang ditangani Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak konflik Sibenpopo-Banemo beberapa bulan lalu, yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan.
Namun, lima unit rumah yang diperbaiki melalui program tersebut dinilai dikerjakan tidak maksimal dan terkesan asal jadi. Warga menyoroti sejumlah kerusakan yang muncul meski pekerjaan belum lama selesai dikerjakan.
Salah seorang warga menyebut, kondisi rumah bantuan itu menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah provinsi terhadap korban konflik. Beberapa bagian rumah bahkan sudah mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap yang mulai bocor.
Selain itu, struktur rangka atap dinilai tidak kokoh karena penggunaan material kayu yang dianggap tidak sesuai. Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan penghuni saat terjadi angin kencang maupun hujan deras.
Akibat kualitas pekerjaan yang buruk, air hujan masuk ke dalam rumah dan menggenangi lantai di sejumlah bagian bangunan.
Idrus, salah satu warga Desa Sibenpopo, mengaku prihatin dengan kondisi rumah bantuan tersebut. Ia menilai pemerintah provinsi terkesan setengah hati dalam membantu warga korban konflik.
“Ini jelas pekerjaan asal-asalan. Tukang yang kerja juga tidak jelas. Atap bocor di mana-mana, pemasangannya juga salah, dan bangunannya tidak maksimal,” ungkap Idrus, Minggu (24/5/2026).
Idrus juga bilang, bangunan yang dikerjakan tidak selesai sesuai harapan. Penutupan kap rumah hanya sebagian saja yang dikerjakan sementara bagian tengah sampai ke dapur tidak dikerjakan sama sekali.
“Yang kedua mereka hanya hitungan yang ini (sebagian bangunan rumah) karena ini kan program pemerintah Provinsi yang punya tanggungjawab kenapa yang sebelah ini tidak dikerjakan sementara bangunan sebelah ini sudah dibangun dan seharusnya ini sudah harus bangunan seng tertutup atap,” jelasnya.
Warga membandingkan pembangunan rumah yang ditangani Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut mereka, rumah yang dibangun Pemda Halteng lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan penghuni.
Selain dikerjakan lebih maksimal, proses pembangunan rumah oleh pemerintah daerah juga mendapat pengawasan ketat dari pemerintah dan masyarakat setempat. (aji)
