Hukrim  

Proyek Mangkrak Dimana-mana, PSMP dan LPP-Tipikor Desak Kejati dan Polda Malut Periksa Kadis PUPR Taliabu

Korupsi
Foto: ilustrasi (istimewa)

Aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara didesak untuk memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Suprayidno atas sejumlah masalah pada proyek infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu.

Baca Juga:

Pinjaman Rp 115 Miliar Diduga Goib: DPR Taliabu, Tidak Jelas Dikemanakan

Sebelumnya, Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara Mudatsir Ishak menduga adanya temuan sejumlah proyek pembangunan jalan yang progres pekerjaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Taliabu.

Baca Juga:

KPU Taliabu Umumkan 53 Bacaleg dari 11 Parpol Tidak Memenuhi Syarat

Mudasir mengatakan, bukti data yang dikantonginya menunjukkan ada masalah besar terkait pencairan anggaran oleh PUPR Taliabu tidak sesuai progres pembangunan jalan di wilayah setempat.

Ia membeberkan ada proyek peningkatan Jalan Nggele-Lede (Beton) dikerjakan oleh PT Indo Jaya Membangun dengan nilai kontrak Rp 16,03 M, melalui APBD Tahun 2022.

Proyek tersebut tercatat hingga pertengahan 2023 saat ini, progres pekerjaan on progres di bawah 30 persen. Masalahnya, dari progres yang ada, Dinas PUPR Pulau Taliabu sudah cairkan anggaran di keuangan 70 persen.

Yang kedua, pembangunan jalan ruas Hai – Air Kalimat (Lapen), yang dikerjakan oleh CV. Berkat Porodisa.

Proyek ini tercatat nilai kontrak Rp 7,7 miliar, lewat APBD Tahun 2022. Meski begitu, sampai sekarang tahun 2023, Progres Pekerjaan Off Progres di bawah 30 %.

Masalahnya, dari progres pekerjaan yang ada, Dinas PUPR sudah cairkan anggaran Rp 85 persen.

Ketiga terkait pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Bobong (Butas), ditangani oleh CV Miracle.

Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp 10.9 miliar, dianggarkan lewat APBD Tahun 2022. Progres pekerjaan sejauh ini On Progres 70 %.

Masalahnya proyek belum selesai, PUPR Taliabu sudah cairkan anggaran di keuangan 100 persen.

Ke-empat masalah pembukaan badan jalan Kataga-Sofan, proyek ini ditangani oleh CV Generous.

Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak Rp. 2,03 M, melalui APBD Tahun 2022. Meski progres pekerjaan Off Progres 0 %, parahnya dinas PUPR Taliabu sudah cairkan anggaran 30 persen dari keuangan.

Yang kelima, adalah pembangunan Jalan Tabona – Peleng (Beton), ditangani oleh CV Sumber Berkat Utama.

Proyek tersebut dengan nilai kontrak : Rp. 7.03 M, melalui APBD 2022. Masalahnya walaupun progres lapangan Off Progres atau tidak ada pekerjaaan. Namun Dinas PUPR Taliabu sudah cairkan anggaran di Keuangan 60 persen.

Yang Ke-enam adalah pembangunan Jalan Sofan – Losseng (Lapen), ditangani PT Rayyan Khairan Pratama.

Proyek ini memiliki Nilai Kontrak : Rp. 18,9 M (APBD) 2022. Masalahnya meski progres pekerjaan masih On Proses 30% dan saat ini dalam proses pekerjaan, namun PUPR Taliabu sudah cairkan anggaran di keuangan 70 persen.

Selanjutnya terkait pembangunan Jalan Sumbong – Pencado (Lapen), ditangani PT Rayyan Khairan Pratama.

Proyek dengan Nilai Kontrak : Rp. 16,6 M (APBD) 2022, saat ini Progres Pekerjaan :On Proses 60 persen. Dan masalahnya Dinas PUPR Taliabu sudah cairkan anggaran di Keuangan Keuangan 75%.

Atas masalah tersebut, atas nama Pemuda Solidaritas Merah putih menilai Kepala Dinas PUPR Taliabu Suprayidno telah bekerja di luar dari ketentuan yang semestinya.

“Jika pencairan anggaran tidak sesuai progres pekerjaan di lapangan, ini patut diduga ada yang tak beres dan berpotensi menimbulkan praktek korupsi didalamnya,” tegas Mudasir dilansir dari kabarhalmahera.com

Sembari mendesak pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menutup mata mengusut masalah tersebut.

Sementara itu, Muhlas Ibrahim Ketua Bidang Penindakan LPP-Tipikor Maluku Utara juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terkait temuan pada proyek-proyek mangkrak ditangani PUPR Taliabu tersebut.

“Sampai saat ini kita belum lihat aksi dari aparat penegak hukum makan dari itu, kita meminta supaya persoalan Taliabu ini di seriusi,” tegas Muhlas,” Senin (14/8/2023).

Ji

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *