Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat sinkronisasi bersama para pelaku usaha pertambangan dalam rangka penyelarasan program Pemerintah Daerah dengan Rencana Induk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) serta program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Rapat yang berlangsung di Bela Hotel pada Jumat (25/4/2025) ini dihadiri langsung oleh Bupati Ikram Malan Sangadji, Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para anggota DPRD, serta perwakilan dari masing-masing perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah.
Baca Juga: MoU Dengan 11 Universitas untuk Memperluas Akses Pendidikan Tinggi Bagi Putra-putri Halteng
Namun, diskusi yang berlangsung terkesan berlarut-larut dan belum membuahkan hasil konkret. Pemerintah daerah menyayangkan kehadiran perusahaan yang hanya diwakili oleh utusan tanpa kewenangan mengambil keputusan strategis. Hal ini menyulitkan proses penyesuaian program kerja perusahaan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah kondisi Pulau Gebe. Pemerintahan IMS-ADIL menaruh perhatian serius terhadap pulau yang kaya akan sumber daya mineral, khususnya nikel, namun masih minim kontribusi sosial dari perusahaan yang beroperasi di sana.
Baca Juga: Bukan Hanya di Malut, Beasiswa Pemda Halteng Juga untuk Mahasiswa di Luar Malut dan Luar Negeri
Saat ini, Pulau Gebe masih menghadapi berbagai keterbatasan mendasar, seperti akses internet yang belum tersedia, pasokan listrik yang tidak stabil, kesulitan mendapatkan air bersih, dan pelayanan kesehatan yang belum memadai. Pemerintah daerah mendesak agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Tadinya PLN defisit suplai listrik. Olehnya kami dari bulan Maret 2023 kami diberikan tambahan 5 megawat oleh PT IWIP sehingga bisa menstabilkan. Berikutnya tahun ini juga telah diberikan lagi 2.5 untuk wilayah Weda Tengah, Weda Utara sampai Timur dan 1 megawat untuk wilayah Patani,” kata Bupati Ikram.
Bupati Ikram sangat menyayangkan ketidak pedulian perusahaan terhadap masyarakat Gebe yang masih hidup dengan segala keterbatasan sementara sumberdaya mereka dikelola yang menghasilkan miliaran bahkan triliunan rupiah.
“Sementara untuk wilayah Gebe masih morat-marit sementara banyak perusahaan yang berada di kecamatan Geba. Tentunya akan sangat tidak elok kalau perusahaannya ada disitu mendapatkan benefit (keuntungan) pemerintah daerah ada disitu, masyarakat juga ada disitu tapi sepertinya kaya kita tidak nyambung lah memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” sesal Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahlan Djumadil menegaskan bahwa, pentingnya pemerintah dan perusahaan sharing program untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di Pulau Gebe. Dalam forum itu pula Ahlan memberikan Challenge (tantangan) kepada perwakilan perusahaan untuk menghadirkan dokter umum untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat Gebe yang biayanya akan ditanggung kedua pihak, namun kembali Pemda harus menerima kekecewaan lantara perwakilan dari perusahaan tidak dapat memutuskan upaya Pemda Halteng ini.
“Jadi kalau di RIPPM itu kan ada bidang kesehatan jadi kalau saya minta kira-kira kebutuhan kita yang paling urgen (mendesak) kita prioritaskan di daerah itu apa ya di antaranya itu, dokter untuk di kecamatan Pulau Gebe,” kata Ahlan.
Ji
