Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mendapat dukungan penuh dari Kementerian Transmigrasi RI berupa dana bantuan senilai Rp11.829.005.000, yang akan difokuskan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi.
Dana tersebut diserahkan secara simbolis dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara serta para wakil kepala daerah se-Maluku Utara.
Mengusung tema “Transformasi Transmigrasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara”, rapat ini menyoroti pentingnya transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis geoekonomi dan geopolitik.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar program sektoral. Ini adalah strategi membuka wilayah terluar menjadi kawasan bernilai tambah, menyeimbangkan pusat dan pinggiran, dan membangun daya saing bangsa dari desa serta kawasan timur Indonesia,” ujar Wamen Transmigrasi Viva Yoga dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan bahwa Maluku Utara adalah episentrum baru ekonomi timur nusantara, dengan potensi besar dalam sektor kelapa, pala, cengkeh, kakao, dan perikanan tangkap yang bisa dikembangkan sebagai ekosistem industri kawasan transmigrasi berbasis agro-maritim.
Dari enam daerah yang menerima alokasi anggaran, Halmahera Tengah tercatat sebagai penerima terbesar, melampaui kabupaten/kota lain. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas di kawasan transmigrasi Sagea dan SP III Wale, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Bupati Halteng, Ahlan Djumadil, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Transmigrasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Halmahera Tengah, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri. Ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, terutama kawasan transmigrasi. Ia menambahkan bahwa, Pemda Halteng telah mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung infrastruktur dasar di SP II, SP III, dan SP I, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan perumahan,” ungkapnya.
Wabup Ahlan menekankan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi sejalan dengan visi daerah yaitu “Halmahera Tengah Sejahtera, Mandiri, dan Maju”, yang diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami membangun bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga memenuhi hak dasar warga: sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Program Rumah Layak Huni (RLH) di Halmahera Tengah bahkan menjadi salah satu yang paling agresif di Maluku Utara,” tambahnya.
Untuk tahun 2025 kata Ahlan, Pemkab Halteng telah menetapkan standar baru RLH dengan penggunaan ubin dan plafon permanen dan tahun depan kami targetkan mungkin ditambah dengan fasilitas lain, itu satu. Yang kedua tentunya infrastuktur pendukung jalan-jembatan kemudian kesehatan dan pendidikan menjadi kewajiban dasar yang kita lakukan,” jelan Ahlan.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Halteng optimis bahwa kawasan transmigrasi di Halmahera Tengah akan berkembang menjadi zona mandiri yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model pembangunan inklusif di wilayah timur Indonesia.
Adji
