TERNATE – Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berlangsung di Kota Ternate, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara serta 10 bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk mengetahui program Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah berjalan serta rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, forum juga menjadi ruang penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Sejumlah kepala daerah menyampaikan kendala pembangunan, mulai dari infrastruktur, pertanian, sektor perikanan dan perkebunan, hingga realisasi Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam forum tersebut, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, tampil dominan dengan menyoroti penyajian data Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai belum merinci kontribusi masing-masing kabupaten/kota dan masih disajikan secara akumulatif.
Padahal, menurut Ikram, Halmahera Tengah memiliki kontribusi nyata melalui berbagai capaian pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, keberhasilan menekan angka kemiskinan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara, pemberian beasiswa, serta berbagai program populis yang dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat.
Di tengah forum, Bupati Ikram juga mengajukan solusi strategis kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di kabupaten/kota yang selama ini dinilai tidak berjalan optimal di bawah kewenangan Dinas Perikanan Provinsi.
Ikram mengusulkan agar pengelolaan prasarana perikanan tersebut dilakukan secara kolaboratif melalui mekanisme surat tugas pembantuan dari provinsi untuk pengelolaan bersama dengan kabupaten/kota.
“PPI di seluruh kabupaten/kota yang dikelola oleh perikanan provinsi tidak jalan. Yang tidak diserahkan ke provinsi hanya Halmahera Tengah. Saya sudah sampaikan ke Kadis Perikanan agar dilaporkan ke Ibu Gubernur, supaya provinsi membuat surat pembantuan ke kabupaten/kota. Kalau tidak, TPI dan PPI hanya akan jadi kandang kambing,” tegas Ikram.
Pada sektor pertanian, khususnya komoditas padi, Ikram menjelaskan bahwa produksi padi di Halmahera Tengah terus mengalami peningkatan signifikan dengan pemanfaatan lahan pertanian di Wairoro dan Trans Waleh. Namun, ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar memikirkan skema penyerapan gabah petani.
“Kita mau mendorong produksi padi, tapi harus hati-hati. Halmahera Tengah produksi padi sudah over capacity. Siapa yang menyerap gabah petani? Bulog tidak ada. Provinsi harus memikirkan ini, jangan sampai kita buka sawah tapi tidak ada yang menyerap hasil petani,” ujarnya. (adji)
