TERNATE_Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara akhirnya angkat bicara terkait klaim tiga pulau oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat. Tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau Sain, Pulau Piay, dan Pulau Kiyas.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menegaskan bahwa ketiga pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara, tepatnya Kecamatan Pulau Gebe. Menurutnya, klaim Raja Ampat yang mendasarkan pada sejarah tidak dapat dijadikan alasan untuk menggeser batas wilayah.
“Tiga pulau itu masuk wilayah administrasi Maluku Utara. Dulu berbatasan langsung dengan Papua Barat, namun setelah pemekaran kini berbatasan dengan Papua Barat Daya,” jelas Ikram, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, dalam pemekaran wilayah Papua Barat Daya tidak pernah mencakup ketiga pulau tersebut.
“Wilayah Papua Barat Daya tidak termasuk tiga pulau itu karena dari aspek regulasi, peraturan menteri, dan juga historikalnya, pulau-pulau itu adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.
Terkait aksi pembakaran lima unit rumah semi di Pulau Sain beberapa hari lalu, Ikram mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mencegah eskalasi konflik.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Bupati dan Sekda Raja Ampat. Aksi masyarakat Desa Umiyal kemarin adalah bentuk respon terhadap pernyataan pemerintah Papua Barat Daya yang di viralkan banyak media,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati Ikram menekankan bahwa Pulau Gebe dan Raja Ampat memiliki keterkaitan ekoregional, baik dari sisi ekologi yang sama dan ada keterkaitan dan dari aspek sosial memiliki hubungan.
“Tidak boleh lagi ada aksi-aksi seperti itu. Walaupun disana tidak ada penduduk yang bermukim disitu,” ucapnya.
Menurutnya, ketiga pulau tersebut secara turun-temurun telah dimanfaatkan masyarakat Pulau Gebe untuk mengelola kebun kelapa, pala, cengkeh, serta aktivitas melaut. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting bagi masyarakat lokal. (Adji)
