JAKARTA – Berbicara pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Kementerian Dalam Negeri, Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram Malan Sangadji, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 62,47% tidak boleh berhenti menjadi kebanggaan statistik atau panggung pamer investasi semata. Di bawah kepemimpinannya, angka fantastis yang menempatkan Halteng di jajaran terdepan kawasan timur Indonesia tersebut dipaksa turun ke realitas kehidupan warga bukan sekadar mengendap di grafik makro.
Berbekal potensi pertambangan, industri hilirisasi (downstream), kelautan dan perikanan, hingga pusat perdagangan, Halmahera Tengah memang berada pada jalur akselerasi tinggi. Namun bagi Ikram, ukuran keberhasilan ekonomi daerah tidak boleh berhenti pada laju pertumbuhan dan nilai investasi.
“Kita tidak hanya melihat akselerasi ekonomi daerah dengan mengukur indikator makro seperti laju pertumbuhan yang mencapai 62%. Tetapi tingkat pertumbuhan yang tinggi itu, apa sih yang dirasakan masyarakat? APBD yang menjadi penopang mendukung laju pertumbuhan selain dari investasi, yang dirasakan masyarakat apa,” ujar Ikram, Jumat (20/11/2026).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan transformasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Langkah ini mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun sekaligus menggeser fungsi anggaran daerah secara mendasar.
“APBD ini harus ditransformasi bukan hanya untuk pelaksanaan pembangunan melalui pembiayaan, tetapi kita juga ingin membuat sharing benefit agar APBD ini menjadi kebijakan fiskal untuk menjaga ketahanan kehidupan. Itu yang saya lakukan,” tegasnya.
Dampaknya terlihat pada indikator kesejahteraan yang bergerak turun secara signifikan. Tingkat kemiskinan di Halmahera Tengah tercatat turun dari 13% pada tahun 2023 menjadi 8% berdasarkan rilis BPS tahun 2026, seiring dengan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menyadari bahwa sumber daya alam memiliki batas meski Halteng telah bergerak dari sekadar mining menuju hilirisasi Ikram menempatkan pendidikan sebagai mesin penggerak masa depan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif bagi guru dari pemerintah provinsi agar standar mutu pendidikan dari PAUD hingga SMA berjalan dalam satu struktur yang selaras, kolaborasi antar daerah seperti program pendidikan matematika cepat, serta perluasan akses beasiswa kuliah bagi pemilik NIK Halmahera Tengah (8202) mencakup masyarakat umum, ASN (PNS, PPPK, hingga PPPK paruh waktu), serta personel TNI dan Polri yang mengabdi di daerah tersebut.
“Jadi saya ingin pendidikan itu menjadi trigger kita ke depan. Karena yang namanya tambang pasti sudah suatu saat habis. Walaupun di Halmahera Tengah itu bukan hanya mining, tetapi dia downstream,” kata Ikram.
Di tengah sorotan terhadap kekayaan nikel dan laju pertumbuhan ekonomi yang agresif, pesan yang dibawa kepemimpinan Ikram Malan Sangadji terbilang tegas: pertumbuhan tinggi tanpa pembagian manfaat yang adil dan investasi jangka panjang pada manusia hanya akan menyisakan jejak sementara. Di Halmahera Tengah, lonjakan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan warga hari ini sekaligus menyiapkan fondasi ketika tambang tak lagi menjadi tumpuan. (Ji)









