WEDA_Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Bupati, Jumat (19/9/2025). Rapat dipimpin langsung Bupati Ir. Ikram Malan Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil, serta dihadiri staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, dan Plt Kepala BPS Halteng.
Pertemuan membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program strategis nasional untuk memastikan ketersediaan basis data yang valid, menyeluruh, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan, pengentasan kemiskinan, hingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
BPS Halteng menjelaskan, DTSEN menggunakan 39 variabel 13 variabel individu (identitas, status perkawinan, pekerjaan, kepemilikan usaha, disabilitas, riwayat penyakit kronis, keterampilan, dll.) dan 26 variabel keluarga (status kepemilikan rumah, sumber air minum, sanitasi, penerangan, kepemilikan aset, kepemilikan ternak, dll.). Pendataan akan dilakukan secara door to door hingga tingkat dusun oleh petugas lapangan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.
Bupati Ikram menekankan perlunya data yang lebih rinci untuk memperkuat perencanaan daerah. Ia mengusulkan sejumlah variabel tambahan, antara lain:
Kepemilikan aset dan sertifikat rumah, lahan, serta kebun (terhubung dengan BPN), Kebutuhan energi rumah tangga (minyak tanah, kayu bakar, BBM untuk kendaraan), Akses internet rumah tangga, Pengelolaan sampah rumah tangga dan volume harian, Produksi unggas, pakan, serta hasil telur, Utang ASN setya Kondisi Rumah Layak Huni (RLH), termasuk Data penyandang disabilitas (apakah menerima insentif atau tidak).
Selain itu, Bupati juga menambahkan dua variabel spesifik. Pertama, konsumsi rumah tangga (beras, ikan, daging, non-beras, non-ikan) dan Penerima insentif: ekonomi (BLT), sosial (janda, ibu hamil/menyusui, lansia, imam), kesehatan (pengobatan gratis, rujukan, posyandu), dan pendidikan (beasiswa, seragam gratis).
Meski variabel tambahan tersebut tidak bisa langsung masuk ke sistem resmi BPS karena aplikasi sudah diuji coba, Pemkab Halteng akan menyusunnya dalam kuesioner tambahan untuk melengkapi data utama.
“Dengan data yang lebih lengkap, kebijakan daerah bisa disusun lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Ini penting agar pembangunan dan bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegas Bupati.
Hasil rapat bersama BPS kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Ikram dengan menggelar rapat lanjutan yang juga dihadiri Wakil Bupati Ahlan Djumadil. Berbagai langkah strategis akan ditempuh agar pemutakhiran data berjalan lancar.
Melalui koordinasi Pemkab Halteng dan BPS ini, DTSEN diharapkan menjadi instrumen penting dalam menyediakan data tunggal sosial ekonomi yang akurat, sekaligus menjadi fondasi perencanaan pembangunan Halmahera Tengah.
Red
