TANGERANG – Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Revitalisasi Satuan Pendidikan, dan Digitalisasi Pembelajaran yang mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berlangsung di ICE BSD Hall 3, Tangerang, pada Rabu (13/11/2025).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Muti dalam sambutannya berharap agar pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan terhadap program pendidikan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek percontohan (pilot project), melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh guru dan peserta didik di seluruh Indonesia.
“Program digitalisasi meliputi 288 ribu satuan pendidikan, dengan 156 ribu di antaranya telah menerima distribusi perangkat. Digitalisasi ini mencakup penyediaan panel interaktif dan pengadaan laptop yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Prof. Abdul Muti.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah program prioritas Kementerian, di antaranya pemenuhan kualifikasi guru, melalui bantuan pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum bergelar S1, dengan beasiswa sebesar Rp3 juta per semeste.
Selain itu, Kementerian juga melaksanakan program pelatihan dan bimbingan konseling, serta progrm “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang dijalankan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan para gubernur, bupati, dan wali kota. Kami berharap amanah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh agar layanan pendidikan di daerah semakin bermutu. Revitalisasi dan digitalisasi pendidikan adalah bagian dari program Asta Cita Presiden RI,” tegasnya.
Prof. Abdul Muti juga menyampaikan arahan Presiden terjait pengusulan revitalisasi pendidikan untuk tahun 2026, agar program bantuan difokuskan pada satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan.
“Kami mohon dukungan dalam pengawasan pelaksanaan program ini. Dana yang bersumber dari APBN harus dikelola secara transparan, tanpa kebocoran dan penyalahgunaan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 429 kepala daerah hadir dalam rapat koordinasi tersebut, atau sekitar 82 persen dari total gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
Kehadiraan ini, kata Suharti, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang pendidikan.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan, agar proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi keadilan sosial bangsa.
“Bagi Presiden, pendidikan adalah program prioritas yang sejalan dengan agenda ketahanan pangan, energi, penegakan hukum, dan perhatian terhadap masyarakat di bawah garis kemiskinan. Semua ini menjadi fokus utama Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.(red)
