BOGOR -Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang berlangsung pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hadir pula para gubernur, bupati/wali kota dari wilayah perbatasan, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Rakorendal membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai RPJMN 2025–2029 dan amanat UU Nomor 43 Tahun 2008. Kawasan perbatasan kini diarahkan menjadi beranda depan Indonesia yang kuat secara politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025–2029, yaitu mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif melalui penguatan pertahanan, optimalisasi sumber daya lokal, serta percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bupati Ikram M. Sangadji menyatakan kesiapan Halmahera Tengah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan kawasan perbatasan.
“Halmahera Tengah memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kami siap mendukung peningkatan infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan negara, tetapi juga menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
BNPP menargetkan Rakorendal 2025 menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing nasional serta posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara.(red)
