Puluhan masyarkat Kecamatan Pulau Hiri beserta sejumlah tokoh adat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Ternate, Maluku Utara, Rabu (01/02/2023).
Aksi masyarakat Pulau Hiri dipicu oleh kekesalan mereka lantara jembatan penyebrangan antar pulau Ternate-Hiri tak kunjung rampung dikerjakan.
Baca Juga:
Tahap Dua Pembangunan Pelabuhan Hiri Fokus Pada Pemasangan Tetrapod
Dalam aksi yang kesekian kalinya, masa aksi menuntut Pemkot Ternate wajib di tahun 2023 segara menuntaskan pembangunan pelabuhan penyebrangan pulau Hiri yang berada di Kelurahan Sulamadaha.
Koordinator Aksi Ardian Kader dalam orasinya menegaskan, Pemkot Ternate harus bisa menjelaskan transparansi penggunaan anggaran pembangunan pelabuhan pulau Hiri pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,9 miliar.
Baca Juga:
Wali Kota Ternate Tinjau Tahap Dua Pembangunan Pelabuhan Hiri
“Hari ini juga Pemkot Ternate harus memaparkan master plan perencanaan pelabuhan Hiri didepan massa aksi, baik meliputi desain pemeeah ombak, jembatan, ruang tunggu, hinggap arkiran,” tegasnya.
Bahkan Pemkot Ternate wajib memikirkan dan menjelaskan skema anggaran (apakah APBD atau APBN) yang dapat memenuhi pembangunan ‘fasilitas darat’ selain pencetakan tetrapod dan proses penenggelaman tahun 2023 (sesuai master plan). Sebab, anggaran induk 2023 tidak cukup memnbiayai itu semua.
“Kami tidak ingin ada janji lagi tahun ini dan pelabuhan Hiri adalah harga diri kami,” jelasnya.
Sementara Waki Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dihadapan masa aksi berjanji akan menuyelesaikan pembangunan pelabuhan Hiri itu di tahun 2023 ini.
“Menyangkut dengan pelabuhan Hiri, perlu saya tegaskan kepada ibu-ibu sekalian termasuk masa aksi sekalian termasuk tokoh adat yang ada ini. Bahwa di tahun 2023 pelabuhan Hiri kita selesaikan,” katanya.
Ji
