TERNATE – Hilirisasi industri nikel di Maluku Utara yang menjadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengolahan di dalam negeri. Provinsi ini tercatat memiliki cadangan nikel terbesar kedua di Indonesia dan menjadi pusat kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Hilirisasi telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui peningkatan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam beberapa kuartal terakhir (2024-2025), Maluku Utara bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, ditopang juga oleh hilirisasi kelapa. Namun perkembangan tersebut tidak sepenuhnya merata di masyarakat, terutama pekerja dan warga sekitar tambang yang menghadapi tekanan kesejahteraan dan dampak lingkungan. Sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi penopang masyarakat, namun masih terkendala infrastruktur dan akses permodalan.
Kondisi ini memperlihatkan paradoks. Pertumbuhan ekonomi tidak selaras dengan peningkatan kesejahteraan warga. Masyarakat di lingkar tambang belum merasakan perubahan signifikan dalam kondisi sosial-ekonomi mereka, sementara pertumbuhan justru lebih dinikmati kalangan pejabat dan oligarki.
Terbaru, harta kekayaan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi sorotan. Berdasarkan data situs resmi elhkpn.kpk.go.id per 20 Februari 2025, total kekayaan Sherly mencapai Rp972,11 miliar. CNBC mencatat angka tersebut melonjak Rp262,35 miliar atau hampir 37 persen dibanding laporan sebelumnya pada 15 Oktober 2024 yang sebesar Rp709,76 miliar. Kenaikan tajam tersebut terjadi dalam rentang empat bulan.
Fenomena ini menegaskan jurang antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bawah. Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Tahir, dalam Forum Kepala Daerah pada 17 Desember 2025, mengakui adanya ketimpangan antara derasnya investasi dan minimnya manfaat bagi masyarakat.
“Salah satu kontribusi berasal dari daerah kami. Tapi tidak semua orang terserap sektor tambang. Agar tantangan kemiskinan dan stunting terpotret, sektor tambang itu harus dibuka datanya, karena produksi sebesar apapun tidak memberi manfaat berarti,” ujarnya.
Anjas menilai sumber daya alam Halmahera Timur justru berubah menjadi petaka akibat tata kelola yang buruk, termasuk praktik perusahaan tambang yang memainkan dana tanggung jawab sosial (CSR).
“Saat ini program-program CSR yang sudah melekat di RKB banyak yang tidak dijalankan. Jadi saya kira daerah tambang ini bukan anugerah, tapi kutukan,” tegasnya di hadapan Gubernur Sherly. (ji)
