Soal Tanah Desa, Kades Todoli Tidak Punya Sikap Tegas

Soal Tanah Desa, Kades Todoli Tidak Punya Sikap Tegas
Foto: Pembukaan jalan desa (istimewa)

Desa Todoli melakukan penataan desa pada tanggal (22/5/2023) lalu, dengan membuka badan jalan yaitu ruas-rusa jalan di sekitar tanah desa yang dibantu oleh PT Bntani MegahIndah (PT BMI) bantuan yang diberikan berupa satu unit Exafator untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Pembukaan akses jalan baru itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan akses bagi warga desa yang akan membangun rumah, sesuai perencanaan desa Todoli.

Baca Juga:

Demo Tolak Eksekusi Lahan di Pengadilan Ternate Nyaris Ricuh

Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Karangtaruna dan Masyarakat pada umumnya. Sayangnya ini menimbulkan polemik yang belum diselesaikan pemdes.

“Soal pembagian tanah desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat kini terjadi ketidak jelasan dalam standarisasi untuk bisa memiliki tanah desa tersebut untuk kepentingan pembangunan rumah bagi masyarakat,” kata Hamsa Lawone, Warga desa.

“Bahwa tanah Desa yang sejak beberapa tahun yang lalu mulai digunakan untuk pembangunan rumah-rumah masyarakat yang ingin membangun rumah. Rupa-rupanya justru menjadi cikal bakal kekecewaan oleh sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan jatah tanah, pasalnya pemerintah desa tidak tegas dalam menentukan standarisasi yang jelas untuk bisa memiliki tanah desa”.

Lanjut Hamsa, Hal ini menyebabkan ketidak merataan dalam pembagian tanah tersebut dan cenderung di monopoli oleh sebagian orang tertentu sementara sebagian yang lain dengan hak yang sama tidak mendapatkan apa-apa, ini menjadi kekhawatiran jangan sampai terjadi bentrok antar masyarakat karena ketidak merataan pembagian tanah tersebut.

“Hingga saat ini Kepala Desa Todoli tidak mengambil sikap yang tegas dan bertanggung jawab untuk mengatur distribusi tanah desa agar tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat, kami telah menyampaikan aspirasi kami kepada BPD namun menurut BPD Todoli sudah di sampaikan kepada kades namun tidak dihiraukan,” keluh ujarnya.

“Saya memberi contoh, ketika saya telah mengakapling tanah tersebut untuk membangun rumah tiba-tiba ada yang mencabut patok saya dan mengakapling di tempat yang telah saya kapling, kalau begini situasinya apakah tidak memicu kekacauan sementara kita punya hak yang sama” tutupnya.

 

Ar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *